TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com — Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tasikmalaya resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya di Petak 12 E Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Ciawi, Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Rabu (9/9/2026).
Kesepakatan ini berfokus pada penguatan sinergi mitigasi, antisipasi bencana alam, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah kerja Perhutani Tasikmalaya. Penandatanganan PKS digelar bersamaan dengan Apel Kesiapsiagaan dan Simulasi Pemadaman Api yang melibatkan 80 personel gabungan.
Pemilihan lokasi Petak 12 E RPH Ciawi didasarkan pada karakteristik vegetasi kawasan yang didominasi tegakan serta semak belukar, sehingga memiliki tingkat kerawanan karhutla cukup tinggi saat musim kemarau.
Administratur/KKPH Tasikmalaya, Danu Prasetyo, menegaskan bahwa langkah mitigasi bencana harus dibangun melalui tindakan konkret di lapangan dan bukan sekadar kesepakatan formal.
"Mitigasi dan antisipasi harus kita lakukan bersama. Kesiapan personel, peralatan, koordinasi, serta respons cepat di lapangan menjadi kunci agar potensi bencana dapat ditangani sedini mungkin," ujar Danu Prasetyo, Rabu (9/9/2026).
Dalam simulasi tersebut, tim gabungan memperagakan dua metode penanganan api, yakni metode mekanis dengan mesin pompa air serta metode manual menggunakan gepyok. Latihan ini bertujuan menyelaraskan Standard Operating Procedure (SOP) lintas sektor agar penanganan darurat tidak mengalami tumpang tindih komando.
Sementara itu, Sekretaris Badan (Sekban) BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Srie Yuniatun, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat integrasi penanganan bencana dari hilir hingga hulu.
"Sinergi antarlembaga ini penting agar penanganan karhutla terintegrasi mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga eksekusi pemadaman di lapangan," tutur Srie.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Karaha, Muspika Kecamatan Kadipaten, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Karaha Harum Lestari, Polhutmob, hingga pemerintah desa setempat.