Disarankan:
Ijtima Ulama Indonesia menyerahkan rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian Harlah ke-28 PKB di Jakarta.
JAKARTA, NewsTasikmalaya.com – Para ulama dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Indonesia menyerahkan sejumlah rekomendasi strategis kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan nasional dan penguatan arah kebangsaan Indonesia.
Melansir laman presidenri.go.id, Jumat (24/7/2026) penyerahan dokumen rekomendasi tersebut berlangsung dalam rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (23/7/2026). Acara tersebut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, jajaran Kabinet Merah Putih, para ulama, pimpinan pondok pesantren, tokoh agama, serta ribuan kader PKB dari berbagai daerah.
Dalam forum yang mengusung tema Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi, para ulama menyampaikan pandangan sekaligus komitmen untuk ikut mengawal perjalanan bangsa di tengah berbagai tantangan global dan dinamika nasional yang terus berkembang.
Soroti Tantangan Global dan Masa Depan Bangsa
Dokumen rekomendasi Ijtima Ulama Indonesia dibacakan oleh K.H. Muhidin Almanafi di hadapan Presiden Prabowo dan seluruh peserta yang hadir.
Dalam pembukaannya, para ulama menyatakan telah mencermati berbagai perkembangan nasional maupun internasional yang berpengaruh terhadap masa depan Indonesia. Berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta cita-cita para pendiri bangsa, mereka menyampaikan sejumlah pandangan untuk memperkuat arah pembangunan nasional.
Menurut para ulama, Indonesia membutuhkan sinergi seluruh elemen bangsa agar mampu menghadapi perubahan global sekaligus menjaga stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Tiga Rekomendasi Utama untuk Pemerintah
Dalam dokumen yang diserahkan kepada Presiden Prabowo, terdapat tiga rekomendasi utama yang menjadi perhatian Ijtima Ulama Indonesia.
Pertama, mendukung penguatan negara guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, dan sejahtera melalui berbagai kebijakan strategis yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
Kedua, memastikan proses pembangunan dan penguatan negara tetap berjalan sesuai koridor konstitusi, menjunjung keadilan, serta menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
Ketiga, memperkuat peran ulama dan organisasi keagamaan dalam menjaga persatuan bangsa, membangun karakter masyarakat, serta mendukung terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkelanjutan.
Dukung Program Strategis Presiden Prabowo
Ijtima Ulama Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap sejumlah agenda pembangunan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut mencakup upaya memperkuat kedaulatan nasional, mendorong kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Para ulama menilai langkah-langkah tersebut sejalan dengan amanat Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Selain itu, Ijtima Ulama menegaskan komitmennya untuk terus memberikan masukan dan pengawasan moral terhadap jalannya pemerintahan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keagamaan.
Perkuat Sinergi Ulama dan Pemerintah
Dalam forum tersebut, para ulama juga menekankan pentingnya memperkuat organisasi keagamaan sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa. Mereka meyakini bahwa organisasi keagamaan yang sehat dan kuat akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas masyarakat, penguatan persatuan nasional, serta keberhasilan pembangunan.
Usai pembacaan rekomendasi, dokumen Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Penyerahan tersebut menjadi simbol kuatnya hubungan dan sinergi antara ulama dan pemerintah dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta memastikan pembangunan nasional berjalan sesuai amanat konstitusi dan kepentingan rakyat.
Dengan dukungan moral dari para ulama, pemerintah diharapkan mampu menjalankan berbagai program strategis secara efektif sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
