JAKARTA, NewsTasikmalaya.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terus mendorong percepatan pembangunan sektor energi nasional, mulai dari pemerataan akses listrik hingga penguatan ketahanan energi di tengah dinamika geopolitik global.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan Presiden dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyoroti sejumlah program strategis yang menjadi prioritas pemerintah, termasuk percepatan elektrifikasi desa, pengembangan energi baru terbarukan melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), hingga menjaga stabilitas pasokan bahan bakar nasional.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa program listrik desa terus menunjukkan perkembangan positif. Dari sekitar 11.000 desa yang sebelumnya belum menikmati akses listrik, lebih dari 1.400 desa telah berhasil dialiri listrik sepanjang tahun 2025.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen mempercepat pemerataan energi agar seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil, dapat menikmati layanan listrik yang memadai sebagai penunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Program listrik desa menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses energi yang adil dan merata,” ujar Bahlil, seperti dilansir laman presidenri.go.id, Selasa (28/7/2026).
Selain pemerataan listrik, pemerintah juga mempercepat pengembangan energi bersih sebagai bagian dari transisi energi nasional. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt yang dalam waktu dekat akan memasuki tahap awal pembangunan atau groundbreaking.
Bahlil menyebut proyek tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat bauran energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Tahap pertama pembangunan telah mendapatkan persetujuan dan siap direalisasikan.
“Pengembangan energi surya ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung target energi ramah lingkungan,” katanya.
Di tengah ketidakpastian geopolitik global, terutama konflik yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah, pemerintah juga memastikan kondisi pasokan energi nasional tetap terkendali. Bahlil menegaskan stok bahan bakar minyak (BBM), minyak mentah (crude oil), dan LPG nasional masih berada di atas batas minimum yang dipersyaratkan.
Kondisi tersebut memberikan jaminan bahwa kebutuhan energi masyarakat maupun sektor industri tetap dapat terpenuhi tanpa gangguan berarti.
Pemerintah juga memastikan harga BBM bersubsidi dan LPG bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi sektor-sektor produktif yang bergantung pada energi bersubsidi.
Selain itu, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan bahan bakar bagi nelayan. Pemerintah diminta memastikan distribusi BBM untuk nelayan berjalan lancar sehingga aktivitas melaut dan usaha perikanan tidak terganggu.
“Presiden menekankan agar kebutuhan BBM nelayan tetap menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” jelas Bahlil.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga membahas langkah penataan sektor pertambangan guna meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Upaya tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi sektor mineral dan batu bara terhadap pendapatan negara sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah menargetkan terwujudnya ketahanan energi yang kuat, pemerataan akses listrik hingga pelosok negeri, serta percepatan pembangunan energi terbarukan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.