Disarankan:
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penghentian sementara operasional 833 SPPG di berbagai wilayah Indonesia tidak akan mengganggu penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
JAKARTA, NewsTasikmalaya.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan penghentian sementara operasional 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia tidak akan menghambat penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada para penerima manfaat. Langkah tersebut justru dilakukan untuk menjamin kualitas layanan, keamanan pangan, dan standar kesehatan dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa seluruh peserta didik dan kelompok penerima manfaat yang sebelumnya dilayani oleh SPPG yang ditangguhkan tetap akan menerima makanan bergizi melalui mekanisme redistribusi layanan ke dapur atau SPPG lain yang telah memenuhi standar operasional.
Menurut Sudaryono, kebijakan penghentian sementara operasional SPPG merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola Program MBG agar seluruh proses penyediaan makanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami memastikan bahwa apabila ada dapur yang ditangguhkan operasionalnya, penerima manfaat tetap mendapatkan haknya. Pelayanan akan dialihkan ke dapur lain yang telah memenuhi standar sehingga distribusi makanan bergizi tetap berjalan," ujar Sudaryono, Senin (27/7/2026).
Ratusan SPPG Ditangguhkan karena Belum Penuhi Standar
BGN mencatat sebanyak 833 SPPG yang dihentikan sementara operasionalnya tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Rinciannya meliputi 98 SPPG di Sumatera, 311 SPPG di Jawa dan Madura, serta 424 SPPG di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Penghentian sementara dilakukan setelah evaluasi menemukan sejumlah satuan pelayanan belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, mulai dari aspek kebersihan, sanitasi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga persyaratan teknis lainnya yang berkaitan dengan keamanan dan kualitas makanan.
Sudaryono menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan untuk mengurangi cakupan layanan Program MBG, melainkan sebagai langkah perlindungan terhadap kesehatan para penerima manfaat.
"Program ini menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat. Karena itu, setiap dapur yang belum memenuhi standar kebersihan, sanitasi, maupun persyaratan teknis lainnya harus ditangguhkan sampai dilakukan perbaikan," tegasnya.
Fokus pada Kualitas dan Keamanan Pangan
BGN menempatkan kualitas makanan dan keamanan pangan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Seluruh makanan yang didistribusikan kepada anak-anak sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya harus memenuhi standar gizi serta aman untuk dikonsumsi.
Untuk menjaga keberlangsungan program, BGN telah menyiapkan skema redistribusi layanan sehingga dapur yang memenuhi standar dapat mengambil alih wilayah pelayanan dari SPPG yang sedang dalam masa evaluasi.
Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan kebutuhan gizi penerima manfaat tetap terpenuhi tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.
Pembinaan dan Evaluasi Terus Dilakukan
Selain melakukan penghentian sementara, BGN juga terus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada SPPG yang belum memenuhi standar agar dapat segera melakukan perbaikan dan kembali beroperasi.
Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap sarana, prasarana, sistem pengelolaan makanan, hingga tata kelola operasional guna memastikan seluruh SPPG mampu menjalankan layanan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Sudaryono menegaskan bahwa pembenahan tersebut merupakan bagian dari komitmen BGN untuk menghadirkan Program MBG yang aman, berkualitas, transparan, dan berkelanjutan.
"Yang terpenting adalah makanan tersaji dengan baik, kualitasnya terjaga, kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi, dan manfaat ekonomi dari program ini tetap berjalan bagi masyarakat," pungkasnya.
Dengan langkah pengawasan dan pembinaan yang lebih ketat, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat terus memberikan manfaat optimal sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap salah satu program strategis nasional tersebut.
