Disarankan:
Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra menegaskan pentingnya validasi data perpustakaan sekolah dan instansi karena berdampak langsung pada Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) serta besaran alokasi anggaran pusat seperti DAK.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com — Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, menegaskan bahwa proses pendataan perpustakaan di wilayahnya bukan sekadar urusan administrasi biasa. Hasil dari pendataan tersebut akan menjadi penentu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang berdampak langsung terhadap capaian kinerja daerah serta alokasi dana dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Diky saat membuka kegiatan pendataan perpustakaan di Aula Bapelitbangda Kota Tasikmalaya, Kamis (10/9/2026).
"Pendataan ini bukan sekadar isi formulir. Ini punya bobot strategis dan menentukan arah pembangunan daerah," tegas Diky.
Diky menjelaskan bahwa IPLM merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) bagi pemerintah daerah. Jika data dari perpustakaan sekolah maupun instansi tidak akurat, dampaknya bisa memengaruhi reputasi kepemimpinan daerah hingga potensi pemangkasan alokasi anggaran dari pusat.
"Ketika data kita tidak valid atau tidak lengkap, alokasi dukungan anggaran pusat untuk Kota Tasikmalaya berpotensi berkurang, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana bantuan operasional," jelasnya.
Ia pun menginstruksikan seluruh perpustakaan sekolah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk aktif melapor karena menjadi pilar utama penilai IPLM. Diky juga meminta kepala dinas terkait melaporkan progres pendataan ini secara berkala kepada Wali Kota.
"Tanpa data dari sekolah dan instansi, gambaran literasi Kota Tasikmalaya akan timpang dan terlihat rendah di tingkat nasional. Padahal aktivitas di lapangan mungkin sangat hidup," tutur Diky.
Sementara itu, Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Kota Tasikmalaya, Teguh Purnama, menyampaikan bahwa nilai IPLM Kota Tasikmalaya sebelumnya berada di kisaran 78–80. Namun, penyesuaian indikator baru dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada 2025 memicu penurunan nilai di berbagai daerah.
"Hasil penilaian Perpusnas, budaya literasi Kota Tasikmalaya masih berpredikat baik. Saat ini kita berada di posisi kedua di Jawa Barat setelah Kabupaten Ciamis," ujar Teguh.
Ia mengakui tantangan terbesar saat ini terletak pada aspek digitalisasi, mengingat belum seluruh sumber daya manusia (SDM) pengelola perpustakaan menguasai bidang teknologi informasi di tengah ancaman hoaks dan keamanan siber.
Dari sisi kuantitas, Kota Tasikmalaya memiliki sekitar 224 SD dan 35 SMP yang telah dilengkapi perpustakaan, di samping fasilitas serupa di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga OPD. Namun, kelemahan mendasar masih ada pada sistem pencatatan dan pelaporan yang belum optimal.
"Semua ada, tapi pencatatan dan pelaporannya belum maksimal. Karena itu pendataan ini penting sebagai dasar evaluasi dan penentuan kebijakan," kata Teguh.
Guna menjangkau masyarakat luas, Dispusipda mengoperasikan dua unit armada perpustakaan keliling yang telah menjalin kerja sama (MoU) dengan lebih dari 22 sekolah. Layanan juga rutin hadir pada momentum Car Free Day (CFD) serta kegiatan ngabuburit.
Tahun ini, Dispusipda Kota Tasikmalaya juga memperoleh bantuan stimulan berupa 1.000 buku digital, 200 buku braille, serta 2.000 buku cetak.
"Dengan pendataan ini kita memiliki data yang valid. Dari situ kita bisa mengevaluasi kekurangan dan kelebihan sebagai acuan kebijakan ke depan," pungkas Teguh.
