Disarankan:
Mantan anggota DPRD Kota Banjar, Soedrajat Argadiredja, angkat bicara usai menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi tunjangan rumah dinas dan transportasi dalam anggaran Sekretariat DPRD Kota Banjar tahun 2017–2021.
Penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan rumah dinas dan transportasi anggota DPRD Kota Banjar kembali menuai sorotan. Kritik datang dari Pembina Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar, Muhlison, yang menilai Kejaksaan Negeri Kota Banjar tidak transparan dalam mengungkap konstruksi hukum dan peran para pihak dalam kasus ini.
SelengkapnyaKasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar terus menjadi sorotan publik. Di tengah proses hukum yang tengah berjalan, muncul persoalan baru. Para anggota DPRD aktif belum menerima gaji mereka selama tiga bulan terakhir.
SelengkapnyaPergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kota Banjar, DRK, yang saat ini tengah menghadapi proses hukum atas dugaan korupsi, akan segera diproses setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).
SelengkapnyaKetua DPRD Kota Banjar, Dadang R Kalyubi, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan tunjangan perumahan dan transportasi. Akibat penetapan tersebut, posisi Ketua DPRD saat ini dinyatakan kosong.
SelengkapnyaKepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar, Sri Haryanto, mengungkapkan bahwa jumlah tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan tunjangan dan biaya transportasi di lingkungan DPRD Kota Banjar berpotensi bertambah.
SelengkapnyaKetua DPRD Kota Banjar, Dadang Ramdhan Kalyubi, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tunjangan perumahan dan transportasi untuk pimpinan serta anggota DPRD Banjar periode 2017–2021.
SelengkapnyaKetua DPRD Kota Banjar, Dadang Ramdhan Kalyubi, resmi ditahan dan dibawa ke Lapas Kelas I Kebon Waru Bandung, Senin (21/4/2025). Penahanan dilakukan setelah Dadang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar periode 2017–2021.
SelengkapnyaKejaksaan Negeri Kota Banjar resmi menahan Ketua DPRD Kota Banjar, DRK, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tunjangan perumahan dan transportasi pada periode 2017 hingga 2021.
SelengkapnyaKejaksaan Negeri Kota Banjar resmi menahan Ketua DPRD Kota Banjar, DRK, Senin (21/4/2025), atas dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi selama periode 2017–2021.
SelengkapnyaDalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Banjar, Senin (9/12/2024).
SelengkapnyaPemerintah Kabupaten Ciamis menggelar rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember. Acara ini dimulai pada 5 Desember 2024 dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta masyarakat Ciamis.
Selengkapnya
