Disarankan:
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar, Sri Haryanto, mengungkapkan bahwa jumlah tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan tunjangan dan biaya transportasi di lingkungan DPRD Kota Banjar berpotensi bertambah.
Ketua DPRD Kota Banjar, Dadang Ramdhan Kalyubi, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tunjangan perumahan dan transportasi untuk pimpinan serta anggota DPRD Banjar periode 2017–2021.
SelengkapnyaKetua DPRD Kota Banjar, Dadang Ramdhan Kalyubi, resmi ditahan dan dibawa ke Lapas Kelas I Kebon Waru Bandung, Senin (21/4/2025). Penahanan dilakukan setelah Dadang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kota Banjar periode 2017–2021.
SelengkapnyaKejaksaan Negeri Kota Banjar resmi menahan Ketua DPRD Kota Banjar, DRK, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tunjangan perumahan dan transportasi pada periode 2017 hingga 2021.
SelengkapnyaKejaksaan Negeri Kota Banjar resmi menahan Ketua DPRD Kota Banjar, DRK, Senin (21/4/2025), atas dugaan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi selama periode 2017–2021.
SelengkapnyaDalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Banjar, Senin (9/12/2024).
SelengkapnyaPemerintah Kabupaten Ciamis menggelar rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember. Acara ini dimulai pada 5 Desember 2024 dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta masyarakat Ciamis.
SelengkapnyaKuasa hukum tersangka AY dalam kasus korupsi penyimpangan kredit bank pelat merah di Tasikmalaya, Dr. Nana, memberikan tanggapan terkait proses hukum yang sedang berlangsung.
SelengkapnyaKejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tasikmalaya menetapkan dan menahan empat tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi penyimpangan atau penyalahgunaan kredit pada salah satu bank pelat merah di Kota Tasikmalaya.
SelengkapnyaPemkab Ciamis bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat untuk memperkuat aplikasi dan implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) untuk memantau dan mencegah potensi korupsi di lingkup Pemerintahan Daerah (Pemda).
SelengkapnyaPelaku adalah mantan karyawati Pegadaian Banjar yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan produk gadai emas dengan total nilai mencapai Rp 778.956.450 (sekitar Rp778 juta).
Selengkapnya
